Opini
Oleh : Henddra Citizen
Suara Oposisi, Jakarta – Panggung politik nasional kembali berguncang lewat pidato kontroversial Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini. Di hadapan publik, Presiden ke-8 RI tersebut secara gamblang menuduh bahwa aksi demonstrasi mahasiswa yang marak belakangan ini digerakkan oleh dana siluman. Bahkan, dengan nada penuh keyakinan, Presiden Prabowo mengaku mengantongi nama-nama aktor intelektual di balik layar yang mendanai gerakan mahasiswa tersebut.
Pernyataan bersayap dari Istana ini langsung memantik reaksi keras dari berbagai pengamat politik dan aktivis. Salah satunya datang dari Tyo, seorang pengamat dan manta ketua BEM UGM yang aktif menyuarakan kritik lewat kanal YouTube. Bukannya gentar, Tyo justru tersenyum kecut menanggapi klaim sepihak sang Presiden.
“Kemarin itu Pak Prabowo pidato, dalam pidatonya beliau sampaikan tahu siapa yang bayar-bayar demo. Mungkin beliau tidak hanya tahu, tapi beliaulah bagian yang terlibat bayar demo-demo itu,” papar Tyo sembari tersenyum sarkas di salah satu kanal YouTube Sorot.
Tuduhan balik yang dilemparkan Tyo bukan tanpa alasan. Publik hari ini menyaksikan sebuah fenomena janggal yang belum pernah terjadi dalam sejarah transisi kebijakan negara: lahirnya demonstrasi tandingan dan mobilisasi massa yang diduga dibiayai khusus hanya untuk membela satu program kerja, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Baru kali ini ada program yang dibela mati-matian sampai ada mobilisasi massa untuk mendukung programnya,” lanjut Tyo.
Ekspresi Kepanikan Istana dan Warisan Devide et Impera
Mengapa Istana terkesan begitu reaktif dan sibuk memobilisasi narasi pembelaan? Jawabannya jelas: Kepanikan.
Program MBG yang sejak awal dipaksakan berjalan tanpa naskah akademik yang rigid kini terus dihantam badai kritik dari berbagai lini—mulai dari temuan studi akademis tahun 2024 tentang potensi korupsi di lini pasokan (SPPG), ancaman kelumpuhan 46% UMKM lokal, hingga rentetan kasus buruknya tata kelola logistik di lapangan.
Alih-alih mengevaluasi substansi kritik dan memperbaiki kebocoran anggaran yang dikorupsi oleh para “Maling Berkedok Gizi”, Istana justru memilih jalan pintas yang berbahaya: membenturkan rakyat dengan rakyat.
Tyo secara tajam menguliti strategi komunikasi politik Istana ini sebagai bentuk replika dari gaya penjajahan masa lalu.
“Ini adalah ekspresi kepanikan Istana saat menanggapi dan merespons banyaknya kritik MBG. Ini adalah wajah dari ciri pemerintahan kolonial Devide et Impera (politik adu domba) yang diwariskan pemerintahan kolonial ke pemerintahan nasional saat ini,” tegas Tyo.
Membenturkan Mahasiswa dengan Massa Mobilisasi
Fakta di lapangan menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Ketika mahasiswa turun ke jalan murni menuntut transparansi anggaran ratusan triliun Rupiah agar tidak habis dikerogoti oknum parpol dan ormas, mereka justru dihadang oleh kelompok massa tandingan yang membawa spanduk-spanduk normatif bernada “Dukung Program Pemerintah”.
Strategi memelihara buzzers dan memobilisasi massa bayaran demi menciptakan ilusi seolah-olah kebijakan pemerintah didukung 100% oleh rakyat adalah taktik usang yang merusak demokrasi. Jika pemerintah yakin program MBG ini benar-benar bersih dan tepat sasaran, mengapa mereka harus alergi dan panik terhadap demonstrasi mahasiswa? Mengapa harus melempar narasi “demo dibayar” jika Istana sendiri diduga kuat menggunakan instrumen kekuasaan dan finansial untuk menggerakkan massa tandingan?
Bumerang Kewibawaan Istana
Klaim Presiden Prabowo yang mengaku “tahu siapa yang membayar demo” justru menjadi bumerang yang menyerang balik kewibawaan Istana. Jika Presiden tahu, buka datanya secara hukum, jangan hanya melempar bola liar di podium pidato untuk mendelegitimasi gerakan moral mahasiswa.
Rakyat Indonesia sudah cerdas dan bisa membedakan mana gerakan murni yang lahir dari keresahan perut rakyat, dan mana gerakan robotik yang digerakkan oleh isi amplop. Istana harus berhenti menggunakan gaya politik kolonial Devide et Impera. Berhentilah mendanai drama pembelaan di jalanan, pangkas para makelar proyek di dapur logistik, dan kembalikan esensi kebijakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk gengsi politik penguasa! ( Henddra Citizen)
