Oleh : HenddraWidjaja
SUARA OPOSISI, Jakarta – Gaji bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah, rumah dinas megah, kendaraan operasional mewah, tunjangan kinerja yang melimpah, hingga dana pensiun seumur hidup semua fasilitas ini telah disediakan oleh negara. Dibiayai dari perasan keringat dan pajak rakyat jelata, para pengelola negara seharusnya tidak lagi memikirkan isi perut mereka. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Gelombang megakorupsi terus menggelegar dari waktu ke waktu, membuktikan sebuah tesis sederhana namun mematikan: Fakta Korupsi di negeri ini bukan lagi soal kurangnya fasilitas atau gaji yang tak cukup, melainkan akibat kerakusan para pejabat yang bermental miskin!
Mental miskin bukanlah masalah ketiadaan harta di dalam rekening, melainkan penyakit jiwa berupa ketakutan akan kekurangan, ketakutan tidak dianggap terpandang, dan ketakjuban berlebihan pada kemewahan duniawi. Ketika seseorang yang jiwanya miskin diberi tampuk kekuasaan, jabatan itu tak lebih dari lisensi resmi untuk memaling duit rakyat.
Parade Mental Miskin di Semua Lini Kekuasaan
Perhatikan parade skandal yang menelanjangi wajah para elit kita. Tidak ada satu pun benteng institusi yang luput dari serbuan mentalitas miskin dan rakus ini:
Aparat Penegak Hukum (Jaksa & Polisi): Ketika oknum jaksa dan jenderal polisi yang digaji tinggi justru memeras pihak bertikai, memperjualbelikan penanganan perkara, hingga membangun “kerajaan bisinis haram” bernilai ratusan miliar—seperti skandal simpanan fantastis aset tersembunyi yang belakangan terbongkar—di sanalah wibawa hukum runtuh. Mereka yang berseragam dan memegang kewenangan mengadili justru bertindak bak perampok berlisensi.
Perwira Pertahanan (TNI): Doktrin prajurit spartan hancur seketika ketika oknum perwira tergoda memainkan anggaran pengadaan alutsista, dana komando, hingga terlibat dalam bisnis tambang dan proyek-proyek strategis ilegal. Seragam kebanggaan digunakan sebagai tameng untuk menutupi sifat rakus.
Wakil Rakyat (DPR & DPD): Gedung parlemen yang mewah di Senayan sering kali tak ubahnya bursa efek komoditas politik. Dana aspirasi, fee proyek APBN, hingga suap pengesahan undang-undang digarong tanpa rasa malu oleh oknum anggota dewan yang sejatinya sudah hidup sangat berkecukupan.
Birokrat dan ASN: Dari level kementerian hingga dinas di daerah, oknum ASN bermental miskin terus melestarikan budaya pungli, pemotongan dana bantuan sosial (bansos), hingga manipulasi anggaran pelayanan publik. Bahkan dana air bersih hingga proyek pendidikan rakyat kecil pun nekat dikorup.
Menjual Kehormatan Demi Gaya Hidup
Sungguh tragis melihat para pejabat kita. Di atas podium mereka berpidato penuh moralitas dengan setelan jas mahal, namun di balik layar mereka bertransaksi di bawah meja demi menumpuk koleksi jam tangan mewah, mobil sport, dan aset tanah berserakan. Mereka tidak sadar bahwa bertindak sebagai “pencuri berkemeja” justru memamerkan kemiskinan moral dan martabat mereka yang paling mendasar.
Rakyat dipaksa mengurut dada menyaksikan anggaran negara terkuras ugal-ugalan. Dana yang seharusnya dipakai untuk membangun jalan desa, memperbaiki sekolah roboh, dan menjamin kesehatan warga, justru menguap masuk ke kantong-kantong pribadi manusia bermental miskin yang tak pernah merasa cukup.
Sistem yang Dibangun tak Pernah Memuaskan Dahaga Pajabat Rakus
Sistem pengawasan setebal apa pun dan kenaikan gaji setinggi apa pun tidak akan pernah bisa memuaskan dahaga seorang pejabat yang jiwanya miskin. Selama kriteria memilih dan mempertahankan pimpinan hanya berpatokan pada isi dompet dan kekuatan jaringan politik bukan pada integritas dan integritas moral, maka perampokan uang rakyat akan terus berulang.
Negeri ini tidak butuh pejabat yang pintar bersilat kata atau pandai pamer fasilitas negara. Negeri ini butuh pemimpin yang “kenyang” secara jiwa, yang menganggap uang haram sebagai racun, dan yang paham betul bahwa setiap rupiah yang mereka curi adalah tetes darah dan air mata rakyat miskin yang akan menuntut balas! (*)
