Oleh:Henddraa Widjaja
Menagih Kesadaran Penguasa yang Mulai Sombong
SUARA OPOSISI, JAKARTA – Di dalam sistem demokrasi, kekuasaan sering kali menyilaukan mata. Ketika seseorang berhasil menduduki kursi nomor satu di republik ini, panggung kemenangan kerap diiringi oleh eforia yang berlebihan dan rasa jemawa. Padahal, jika kita menanggalkan segala atribut keagungan serta kemewahan protokoler istana, ada satu hakikat mendasar yang wajib diingat oleh siapa pun yang bertakhta: Presiden sejatinya tak lebih dari seorang ‘buruh outsourcing’ politik.
Seorang kepala negara dipilih bukan untuk disembah, melainkan untuk disewa tenaganya oleh seluruh rakyat Indonesia dalam durasi kontrak kerja yang sangat terikat waktu: tepat lima tahun, tidak kurang dan tidak lebih.
Fasilitas Mewah Istana: Dibiayai dari Keringat dan Pajak Rakyat
Rakyat adalah bos pemilik perusahaan besar bernama Republik Indonesia. Ketika seorang presiden dilantik, ia melangkah masuk ke dalam Istana Negara yang megah, menikmati pengawalan melekat, kendaraan dinas mewah, fasilitas kelas wahid, hingga jaminan hidup keluarga yang serba ada.
Namun, perlu dicatat dengan tinta emas: Tidak ada satu sen pun fasilitas tersebut yang berasal dari kantong pribadi sang presiden. Semua kemewahan itu dibayar lunas menggunakan uang pajak rakyat—dari pedagang kaki lima, buruh pabrik, petani di pelosok desa, hingga para pekerja harian yang memeras keringat setiap hari.
Oleh karena itu, sangat tidak berdasar jika seorang penguasa bersikap sombong, arogan, atau merasa paling berjasa atas negara. Seorang “buruh” yang difasilitasi penuh oleh majikannya wajib bekerja ekstra keras demi kepuasan sang majikan, yaitu rakyat itu sendiri.
Bukan Kesuksesan Mutlak, Melainkan Wujud “Rasa Kasihan” Rakyat
Sering kali, politisi yang telah berulang kali mencalonkan diri dan mengecap kegagalan dalam pemilu mendadak dihinggapi sindrom megalomania saat akhirnya menang. Momen kemenangan di bilik suara kerap diklaim secara sepihak sebagai bentuk pengakuan atas kehebatan, kejeniusan, atau keunggulan mutlak dirinya.
Pandangan mendasar ini perlu diluruskan secara kritis melalui literasi politik yang sehat:
-
Faktor Simpati dan Empati: Kemenangan seorang figur yang berkali-kali kalah sering kali diraih bukan semata-mata karena visi perubahannya yang luar biasa, melainkan karena munculnya rasa kasihan (pity vote) dan rasa iba dari rakyat yang melihat kegigihannya.
-
Kemenangan Sebagai Ujian, Bukan Prestasi: Terpilih menjadi penguasa bukanlah trofi pencapaian pribadi untuk dipamerkan, melainkan beban amanah yang sangat berat. Memenangkan pemilu hanyalah pintu masuk, sedangkan ujian sesungguhnya adalah membuktikan kinerja selama masa kontrak lima tahun.
Edukasi Politik: Jangan Biarkan “Buruh Kontrak” Bertindak Sebagai Tuan
Kekuatan utama demokrasi berada di tangan masyarakat yang kritis. Rakyat tidak boleh terjebak dalam budaya patronase yang menempatkan pemimpin seolah-olah sebagai “dewa” atau “raja” yang wajib disanjung tanpa batas.
Demokrasi yang sehat menuntut kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat:
-Posisikan Pemimpin Secara Proporsional: Rakyat harus menyadari posisinya sebagai pemberi kerja (employer). Jika “buruh kontrak” bernama presiden tersebut bekerja dengan baik, apresiasi diberikan secara wajar. Namun jika ia lalai, sombong, atau melenceng dari janji kampanye, rakyat berhak menegur dan menagih pertanggungjawaban.
-Ingatkan Batas Waktu Lima Tahun: Tidak ada kekuasaan yang abadi. Masa lima tahun akan berlalu dalam sekejap. Ketika masa kontrak usai, seorang presiden akan kembali menjadi warga negara biasa yang harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang dibuatnya di hadapan sejarah dan hukum.
Jangan biarkan panggung politik membuat para penguasa lupa daratan. Sebab pada akhirnya, presiden hanyalah pekerja sementara, sedangkan rakyat adalah pemilik sah negara ini sepanjang masa.
Pesan Penutup: Jangan Hanya Ingat Saat Berhasil, Ingatlah Ketika Berkali-kali Gagal!
Pada akhirnya, kesombongan di puncak kekuasaan adalah bentuk amnesia politik yang sangat berbahaya. Seorang pemimpin yang bijak tidak boleh hanya memamerkan momen kebesarannya ketika berhasil memenangkan pemilu, melainkan wajib menundukkan kepala dan mengingat kembali jejak panjang kegagalan yang pernah dialaminya berkali-kali. Ingatlah betapa getirnya penolakan rakyat di masa lalu, dan betapa besarnya belas kasih masyarakat yang akhirnya membukakan pintu Istana. Jika hari ini Anda bertakhta karena rasa iba dan kesempatan kedua dari rakyat, maka tidak ada alasan sedikit pun untuk menjadi arogan. Sebab, rakyat yang pernah mengasihani Anda hingga naik ke puncak kekuasaan, adalah rakyat yang sama yang bisa dengan mudah membuang dan menurunkan Anda kembali ke tanah saat masa kontrak itu usai! (*)
