Oleh: Henddra Widjaja, S.Ak Jurnalis Oposisi
SUARA OPOSISI, BANGKA BELITUNG – Pemerintah pusat sudah sepantasnya membuka mata lebar-lebar terhadap jerit kesusahan rakyat Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Kesulitan mencari lapangan kerja yang mencekik warga hari ini bukanlah musibah alam, melainkan dampak nyata dari tata kelola dan regulasi pemerintah yang mencekik sektor pertambangan rakyat—sebuah mata pencaharian utama yang selama puluhan tahun menjadi penopang urat nadi perekonomian Babel.
Sejarah mencatat, sejak era akhir tahun 2000-an di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, aktivitas pertambangan timah dibebaskan dan dijadikan sebagai tambang rakyat. Warga Bangka Belitung menyambut kebijakan tersebut dengan antusias tinggi. Pasalnya, selama hampir setengah abad di bawah rejim Orde Baru, kandungan mineral timah diawasi secara amat ketat oleh aparat keamanan yang dikenal publik dengan sebutan Satgas yang hingga kini nama SATGAS masih tetap populer dengan kepemimpinan Prabowo dan menjadi momok bagi penambang rakyat.
Meskipun aktivitas tambang rakyat membawa konsekuensi pada perubahan lingkungan, fakta di lapangan membuktikan bahwa dari hasil bumi itulah yang masih terus bisa diandalkan dalam ekonomi keluarga rakyat kecil di Bangka Belitung mampu berputar.
Bongkar-Pasang Status Kawasan: Dari Halal Menjadi Haram
Kemerdekaan rakyat dalam mengelola hasil buminya sendiri tidak berlangsung lama. Pemerintah justru menghadirkan persoalan baru dengan mempersempit ruang gerak para penambang lokal melalui alih fungsi kawasan secara mendadak.
Pemerintah mengubah status Area Penggunaan Lainnya (APL) secara masif menjadi kawasan Hutan Produksi (HP). Kebijakan ini menyudutkan pelaku usaha Tambang Besar (TB) maupun Tambang Komersial (TK) hingga bertumbangan dan gulung tikar pada kurun waktu 2006, penambang kecilpun ikut terpuruk dan terancam menjadi seorang kriminal dengan aktivitasnya di kawasan yang sudah berubah menjadi kawasan larangan tambang.
Kebijakan perunutan status wilayah ini memicu tanda tanya besar: Di mana letak keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat?
Dengan mengubah status lahan pengolahan, pemerintah secara sepihak mengubah status para penambang:
Lahan yang tadinya halal digarap, mendadak dicap haram.
Aktivitas pencarian nafkah yang semula legal, seketika distempel ilegal.
Pemerintah bukan memperluas area kelola rakyat agar mereka menikmati kekayaan tanah kelahirannya, melainkan justru mempersempit ruang hidup warga dan mengkriminalisasi rakyat pencari makan.
Instruksi Sapu Bersih dan Ujian Keberanian Menindak Koruptor
Di tengah himpitan ekonomi yang kian berat, Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas serta membasmi seluruh penambang ilegal. Pertanyaannya: Apakah penindakan terhadap penambang kecil di lapangan otomatis membuat seorang presiden dicatat sebagai pemimpin terbaik?
Seorang Presiden tidak bisa mengklaim gelar terbaik hanya karena rakyatnya taat membayar pajak, sementara uang hasil keringat rakyat tersebut dijarah dan menjadi santapan para koruptor.
Jika pemerintah benar-benar ingin membuktikan keberpihakan dan menjadi rejim yang dikenang sepanjang sejarah, pemerintah harus berani mengambil dua tindakan nyata:
-
Sahkan dan Berlakukan UU Perampasan Aset Koruptor secara tanpa kompromi, atau
-
Bebaskan Rakyat Kecil dari Beban Pajak yang mencekik di tengah krisis lapangan kerja.
Langkah berani memiskinkan koruptor jauh lebih terhormat daripada sibuk memburu rakyat kecil yang memeras keringat di lubang-lubang tambang demi menyambung hidup keluarga.
Jika pemerintah mampu menyejahterakan dan memberikan solusi konkrit atas lapangan kerja rakyat, buktikan sekarang juga. Namun, jika pemerintah tidak mampu mengurus dan hanya menambah kesengsaraan rakyat, lebih baik mundur daripada membiarkan rakyat kian terpuruk! ( *)
Penulis : adalah pewarta jalanan dan jurnalis oposisi
